Berbeda dengan tahun sebelumnya, ada sesuatu yang
“hilang” dalam kemeriahan perayaan hari jadi ke-487 Kota Jakarta yang
jatuh pada 22 Juni. Tak ada lagi sosok Joko Widodo dalam pakaian
kebesaran gubernur DKI Jakarta. Jokowi--panggilan popupernya--kini
memang sudah nonaktif sebagai gubernur dan sedang bertarung menuju kursi
RI 1 dalam pemilu presiden dan wakil presiden mendatang. Ia diusung
empat partai koalisi di bawah pimpinan Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP).
Sayangnya, di tengah hiruk pikuk kampanye politik pilpres, perjuangan
Jokowi menuju RI 1 ternyata masih juga dipersoalkan banyak orang.
Pencapresannya pun tetap mengundang kontroversi. Sejumlah kalangan terus
mempertanyakan, etiskah seorang gubernur, yang baru menjabat satu
setengah tahun, meninggalkan tugasnya hanya untuk suatu jabatan yang
lebih tinggi? Lalu, apa prestasi spektakuler Jokowi sehingga ia layak
diusung sebagai capres?
Sah-sah saja orang berpandangan seperti itu. Ini negara demokrasi.
Tapi, yang jelas, Jokowi tidak meninggalkan Jakarta. Ia, jika terpilih,
meninggalkan jabatan gubernur DKI, bukan meninggalkan Jakarta. Dengan
menjadi presiden RI, Jokowi justru ingin berbuat lebih besar untuk ibu
kota negara.
Jika kelak terpilih menjadi orang nomor satu di republik ini, ruang
geraknya untuk membangun Jakarta justru menjadi lebih luas dan lebih
besar dibanding gubernur DKI. Lebih dari 60 persen penyebab kemacetan
dan 70 persen penyebab banjir di Jakarta berada di bawah kewenangan
pusat. Sebutlah 13 sungai yang menerjang Jakarta berada di bawah
kewenangan pemerintah pusat.
Cukup beralasan Jokowi meninggalkan jabatan gubernur DKI Jakarta. Ini
juga bukan urusan kesetiaan. Jokowi menegaskan, ia hanya setiap kepada
konstitusi dan kehendak rakyat. Konstitusi tak melarang gubernur aktif
mencalonkan diri menjadi presiden. Pencapresannya adalah kehendak rakyat
seperti terlihat pada berbagai survei. PDIP sebagai parpol pun
menjatuhkan mandat kepada dirinya. Ketua Umum PDIP Megawati
Soekarnoputri dengan legawa menyerahkan "kendaraan" kepada dirinya.
Rakyat memilih Jokowi karena figur ini telah menorehkan sejumlah
prestasi mentereng, entah ketika menjadi wali kota Solo selama hampir
dua periode (2005-2010 dan 2010-2012), ataupun sebagai gubernur DKI
Jakarta (2012-2014). Selama memimpin Kota Solo, Jokowi sukses menurunkan
angka kemiskinan dan pengangguran. Dia menciptakan kartu pintar dan
kartu sehat untuk warga kota budaya itu. Dengan dua kartu tersebut
orang-orang miskin dipermudahkan aksesnya untuk mendapatkan pendidikan
yang memadai dan pelayanan kesehatan yang baik.
Saat menjabat wali kota, Jokowi sangat dekat dengan rakyat. Ia
mendatangi warga, meresmikan gapura kelurahan hingga acara selamatan di
lingkup rukun warga sekalipun. Ia bekerja dari aras terbawah sehingga
mengerti dengan baik anatomi masyarakat. Jokowi nyaris tanpa jarak
dengan warganya. Apa yang dikerjakannya itu kemudian booming dengan sebutan blusukan ketika menjadi gubernur DKI Jakarta.
Saat memimpin Jakarta bersama pasangannya, Wakil Gubernur Basuki
Tjahaja Purnama (Ahok), Jokowi berhasil membangun pola pikir para
pegawai serta pejabat di lingkungan Pemprov DKI bahwa jabatan yang
mereka sandang tidak lebih adalah sebagai pelayan masyarakat. Jokowi
berhasil mengefisienkan anggaran pemerintahan yang kerap boros dan salah
penggunaan atau korupsi.
Untuk Jakarta, Jokowi juga sudah mulai mengambil langkah-langkah
besar dalam mengatasi banjir tahunan dengan pembuatan serta perbaikan
waduk. Masih ada lagi sejumlah megaproyek yang diharapkan diteruskan di
masa mendatang, antara lain, monorel, terowongan multifungsi, deep tunnel, penataan perkampungan kumuh, dan lain-lain.
Berbagai megaproyek yang dicanangkan demi Jakarta yang baru, modern,
aman, nyaman, dan bersahabat, di atas, diyakini tak akan “mati” di
tangan Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Keduanya
sudah menyatu dan seirama. Jadi, seandainya kelak Jokowi dipercaya
rakyat untuk memimpin bangsa ini, dan Ahok kemudian ditetapkan sebagai
gubernur definitif, itu adalah sebuah anugerah besar untuk Jakarta.
Itulah hadiah terindah bagi Jakarta.
Pembangunan Jakarta yang baru dan berubah memang sudah semestinya
demikian, tidak hanya ditentukan oleh para pimpinannya yang berkantor di
Kebun Sirih (Balai Kota), tapi juga oleh pemerintah pusat, bahkan juga
dari Istana. Pasalnya, ini menyangkut martabat tinggi yang disandang
Jakarta: ibu kota negara, pusat pemerintahan, pusat bisnis/investasi dan
perdagangan, pusat pendidikan, dan pusat peradaban. Dirgahayu Jakarta!
Sumber : \www.beritasatu.com
